Wajah Ahok Memerah Suara Meninggi saat Persidangan, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Wajah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlihat memerah saat menyampaikan keberatan terkait kesaksian saksi pelapor, Muhammad Asroi Saputra.

Ada beberapa keberatan yang disampaikan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta tersebut.


"Saya keberatan saksi mengatakan umat Muslim di seluruh dunia tersakiti (karena ucapan Ahok mengutip ayat suci di Kepulauan Seribu)," ujarnya.

"Mayoritas pengacara saya, tim sukses, relawan, warga Kepulauan Seribu beragama Islam, dan mereka tidak merasa tersakiti. Saksi terlalu membesar-besarkan," kata Ahok dalam persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).

Selain itu, Ahok juga keberatan dengan penafsiran Asroi terhadap surat Al-Maidah ayat 51. Asroi mengartikan ayat tersebut agar tidak memilih pemimpin non-Muslim.

Di sisi lain, Asroi merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama Kantor Wilayah Padang Sidempuan.

Sebab, kata Ahok, Kemenag memiliki tafsir sendiri terhadap surat Al-Maidah ayat 51.

"Saya juga keberatan dengan BAP (berita acara pemeriksaan) yang cenderung fitnah. Anda tahu dan berpendidikan, fitnah itu dosa besar," kata Ahok dengan suara meninggi.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (24/1/2017). Sidang ketujuh tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak jaksa penuntut umum.

Selain itu, Ahok juga merasa keberatan dengan pernyataan Asroi yang menyebut pemeluk agama lain keberatan dengan pernyataan dirinya. 

Kemudian, dia keberatan dengan Asroi yang mengaku mendengar Ahok menyatakan bahwa surat Al-Maidah bohong.

Padahal, menurut Ahok, dia menganggap banyak orang menggunakan ayat suci untuk mendapat kekuasaan.

Contohnya ialah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Nada bicara Ahok bertambah tinggi ketika menjelaskan keberatan terakhirnya.

"Saya meyakini Nabi Isa Yesus adalah Tuhan saya dan saya bukan kafir. Ini hak saya dan saya berhak menjadi apa pun di negeri ini," kata Ahok dengan nada tinggi dan muka memerah.

Mendadak, suasana ruang sidang menjadi hening.

Anggota tim kuasa hukum yang juga adik Ahok, Fify Lety Indra, langsung menenangkan sang kakak dengan mengelus-elus punggungnya. (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Berita ini sebelumnya sudah ditayangkan di Kompas.com dengan judul: Suara Ahok Meninggi Saat Sampaikan Keberatan, Adiknya Menenangkan.

Ahok: Saudara Saksi "Ngaconya" Luar Biasa

Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyampaikan keberatannya atas pernyataan saksi pelapor, Iman Sudirman.

Menurut Ahok, ia tidak mengajak warga untuk memilihnya kembali sebagai gubernur saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu.


"Saya keberatan, seolah-olah saya minta dipilih. Berulang-ulang lagi, saya rela tidak dipilih dan programnya diambil, jadi saudara menuduh sembarangan," kata Ahok, dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).

Ahok juga merasa keberatan dengan pernyataan Iman yang mengaku teliti membaca berita acara pemeriksaan.

Padahal, menurut Ahok, banyak kejanggalan yang disoroti majelis hakim pada BAP tersebut, seperti waktu dan tempat penandatanganan BAP.

"Saudara saksi ngaconya luar biasa, dan terima ngaconya lagi," kata Ahok.

Iman Sudirman membuat Laporan Polisi (LP) di Polda Sulawesi Tengah dengan nomor: LP/516/X/2016/SPKT/Polda Sulawesi Tengah pada 9 Oktober 2016 tentang dugaan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.

Sebelumnya, majelis hakim menilai ada yang janggal dalam BAP Iman. Salah satu kejanggalannya adalah tercantumnya pasal yang dituduhkan kepada Ahok.

Padahal, dalam kesaksiannya, Iman mengaku tidak paham mengenai pasal dan tidak menyebut pasal saat membuat BAP.

Kemudian, terkait kop surat BAP. Iman sebelumnya mengaku melaporkan Ahok ke Mapolda Sulawesi Tengah.

Hanya saja, kop surat BAP yang diterima merupakan kop Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, bukan Mapolda Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, terkait waktu pemeriksaan Iman oleh penyidik Sulawesi Tengah, yakni waktu Indonesia bagian tengah (WITA).

Sementara itu, dalam BAP, dituliskan WIB (waktu Indonesia bagian barat) bukan WITA. Penandatanganan BAP juga dilakukan di Jakarta, bukan di Palu.

Hasil Polling Facebook, Ahok-Djarot Diprediski Menang

Institute for Tansformation Studies (Intrans) merilis hasil Facebook Lead terbaru merujuk hasil Facebook survei yang dilakukan 15 menit sebelum dan sesudah satu jam sesi debat cagub DKI Jakarta, Jumat lalu, yang menempatkan pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menang mutlak 75,8 persen

Direktur Intrans, Andi Saiful Haq, mengatakan selama tiga jam dibuka, polling tersebut diikuti 7.338 responden. Hasilnya menempatkan Ahok-Djarot sebagai pasangan yang dianggap paling meyakinkan dalam debat perdana ini memperoleh 75,8 persen, kedua Anies-Sandi dengan 17 persen dan Agus-Sylvi memperoleh 7,2 persen.


Jumat lalu, tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI mengikuti debat cagub perdana yang digelar KPU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Ketiga pasangan calon beradu argumen dalam arena debat yang tema "Pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Debat berikutnya akan dihelat pada 27 Januari mendatang, dan debat terakhir akan dilakukan pada 10 Februari, sebelum pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Andi, Intrans menggunakan Facebook survei karena berdasarkan pengalaman polling menggunakan Facebook sampai saat ini masih lebih presisi dibanding platform media sosial lain.

"Ini karena Facebook menyediakan fasilitas survei, kemudian bisa dilokalisir hanya akun-akun di Jakarta yang akan disasar oleh Facebook, kemudian verifikasi dengan data yang masuk memungkinkan peneliti untuk mengecek apakah data responden valid atau tidak," katanya seperti dilansir Antara.

Intrans juga menggunakan Facebook Lead Form untuk melakukan survei yang lebih mendalam. Hasil Lead Facebook menunjukkan Ahok-Djarot dipilih oleh 86,8 persen responden. Menyusul Anies-Sandi 9,48 persen dan Agus-Sylvi 3,65 persen.

"Jika Facebook survei digunakan untuk periode singkat untuk mengukur debat, Facebook Lead kita gunakan untuk mengukur agar responden lebih valid dalam hal data penelitian, Facebook lead mengirim persetujuan antara responden dengan pihak Intrans sehingga bisa didapatkan data domisili, usia dan terdaftar tidaknya seseorang sebagai pemilih di DKI Jakarta," ujar Andi yang menjelaskan perbedaan Lead Form dan Facebook survei.

Andi menambahkan, "Dari data Lead Periode Desember 2016 dibandingkan dengan periode II pada tanggal 5-12 Januari 2017, Intrans yakin Ahok-Djarot akan memenangkan Pilkada DKI dalam satu putaran. Suara Ahok stabil, dari 86,6 persen di Lead Desember 2016, naik 0,02 persen menjadi 86,8 persen di lead Januari 2017".

Intrans juga membandingkan polling berbasis online seperti yang diadakan Kaskus, Ombak dan Jakpat, yang dinilai secara konsisten Ahok-Djarot memenangkan polling dengan perolehan sekitar 70-85 persen, karenanya diprediksi Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung satu putaran.

Pilkada DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan cagub, yaitu nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni; nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat; nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno. [mer]

Polri Segera Periksa Megawati Terkait Penodaan Agama

Organisasi Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama telah melaporkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelapornya adalah Baharuzaman, soal tindak pidana penodaan agama saat Megawati menyampaikan pidato di acara peringatan HUT PDIP ke-44 di di Jakarta Convention Center, 10 Januari 2017.

"Jadi pelapor ini berasal dari Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, melaporkan dalam kaitan dugaan penodaan agama," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rikwanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Januari 2017.



Dalam isi laporan Baharuzaman terkait dengan pidato di acara peringatan HUT ke-44 PDIP di kantor Jakarta Convetion Center (JCC), pada 10 Januari 2017. "Para pemimpin yang menganut idelogi tertutup pun memposisikan diri sebagai pembawa 'self fulfilling prophency' para peramal masa depan yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal, notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya," katanya.

Dengan demikian, tentunya tidak menutup kemungkinan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Prosesnya akan dilakukan seperti laporan yang pada umumnya. Tapi belum dapat dipastikan kapan pemanggilan yang bersangkutan karena penyidik akan lebih dulu meminta keterangan saksi ahli dan saksi bahasa.

"Terlapor Ibu Megawati diduga mengeluarkan kata-kata intinya menurut si pelapor melakukan penodaan agama. Prosesnya akan kita lakukan seperti laporan biasa. Pada waktunya. Cuma belum tahu kapan (pemanggilan), karena memang dibutuhkan saksi ahli, termasuk saksi bahasa," katanya.

Seperti dilansir viva.co.id, Megawati dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh saudara Baharuzaman, dengan nomor laporan polisi: LP/79/I/Bareskrim, tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 dan atau 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [**]

Sumber:metroterkini.com

Mangkir Tiga Kali, Pengacara Ahok Ancam Pidanakan Saksi Pelapor Ibnu Baskoro

JAKARTA – Penasihat hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram dengan saksi pelapor Ibnu Baskoro yang mangkir tiga kali, untuk memberikan kesaksian dalam persidangan kasus penodaan agama.

"Saksi pelapor Ibnu Baskoro tidak hadir tiga kali, berdasarkan Pasal 159 Ayat 2 KUHAP bisa dipanggil paksa jika tak hadir tanpa alasan. Sementara Pasal 224 KUHP bisa dipidana. Karena itu mudah-mudahan dengan penjelasan pasal tersebut bisa dipidana," kata I Wayan Sudirta salah seorang penasihat Ahok usai persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (24/1/2017).



Wayan menjelaskan, Ibnu tidak bertanggungjawab lantaran melaporkan Ahok sementara dirinya tidak hadir.

Sementara itu, ketua tim penasihat hukum Basuki atau akrab disapa Ahok ini Trimoelja Soerjadi mengatakan, akan meminta majelis hakim untuk memanggil paksa Ibnu.

"Kita minta supaya dia (Ibnu) dihadirkan paksa, karena itu dimungkinkan, tadi di sidang sudah kami sampaikan," katanya.

Dirinya mengaku heran lantaran Ibnu yang notabene penduduk Jakarta justru tiga kali mangkir di persidangan.

Sedangkan saksi-saksi pelapor lainnya yang datang dari berbagai daerah justru bisa hadir.

"Ibnu Baskoro kan penduduk Jakarta dari Padang Sidempuan aja datang, yang dari Palu Iman Sudirman datang, masa ini yang penduduk Jakarta enggak datang kan aneh," kata Trimoelja.

Mendagri Akan Berhentikan Dirinya Sebagai Gubernur DKI, Begini Respon Ahok

Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan siap diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Hal itu menyusul penetapan dirinya sebagai terdakwa perkara penodaan agama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin.


"Saya sangat siap untuk apa saja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Rumah Lembang, markas pemenangan Ahok - Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2016.

Ahok mengatakan, tujuannya memutuskan terjun ke dunia politik adalah guna mewujudkan amanat sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Namun, menurut Ahok, ia tentu berupaya mewujudkan tujuannya dalam koridor aturan hukum di Indonesia.

Jika koridor hukum itu, saat ini, mengharuskannya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, Ahok siap menjalankan keharusan itu. "Buat negara ini, buat orang, saya siap untuk apa saja," ujar Ahok.

Sebagai informasi, Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberhentian sementara kepala daerah yang didakwa melakukan tindakan kejahatan.

Keharusan itu berlaku untuk kepala daerah yang dengan status terdakwanya terancam hukuman pidana penjara minimal lima tahun.

Ahok, dijerat dengan Pasal 156 atau Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 156 mengatur pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Sementara Pasal 156a, mengatur pidana penjara selama-lamanya lima tahun untuk orang yang dengan sengaja di muka umum antara lain mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pengacara Ahok Cecar Saksi Soal Definisi 'Kafir'

Ketua tim penasihat hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Trimoelja D Soerjadi menyebut bahwa keterangan saksi pelapor Muhammad Asroi soal definisi kafir dalam persidangan membingungkan.

Sebab, saat ditanya hakim soal tafsiran surat Al-Maidah Ayat 51, Asroi mengatakan bahwa tidak BOLEH menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Pengertian kafir, kata Asroi yaitu orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat.

Atas jawaban Asroi itu, lantas tim penasihat hukum Ahok mempertanyakan bagaimana dengan umat Nasrani, Buddha, apakah mereka disebut kafir juga. Tapi, Asroi kata dia, tidak menjawab.

"Saya tanyakan itu karena sewaktu ditanyakan JPU tentang Al Maidah ayat 51 itu dia mengatakan jangan menjadikan orang nonmuslim sebagai pemimpin. Kan beda antara kafir dan non muslim kan beda," kata Trimoelja di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa 24 Januari 2017.

Maka dari itu, tim penasihat hukum terdakwa Ahok pun melihat bahwa keterangan para saksi pelapor dalam persidangan seperti dibuat-buat. Sehingga, mereka pun meragukan kesaksian para saksi pelapor yang sudah bersaksi dalam persidangan kliennya itu.

"Jadi keterangan-keterangan semacam itu membuat kita sebagai penasehat hukum apakah saksi ini bisa dipercaya atau tidak," ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penistaan agama. Pernyataannya terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 membawanya ke meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Tina Talisa

Tina Talisa adalah seorang pembawa acara. Wajahnya kerap kali menghiasi layar kaca televisi, ia juga merupakan mantan finalis Puteri Indonesia 2003, juara I Mojang Jawa Barat 2003, dan juara I Mojang Kota Bandung 2002, ini berkarier sebagai newcaster, berawal dari ketertarikannya di dunia broadcasting saat bekerja di Radio Paramuda dan Radio Mustika.

Tina selalu hadir setiap sore dalam Reportase Sore, program berita di Trans TV. Pada Mei 2007, pindah ke Lativi yang sejak tahun 2008 ini berubah menjadi stasiun TV dengan fokus berita dan olahraga dengan nama tvOne sebagai asisten produser merangkap news presenter.Ia pernah membawakan acara Apa Kabar Indonesia Malam yang disiarkan rutin di Wisma Nusantara, kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Pada tanggal 2 November 2011, ia memutuskan keluar dari tvOne tanpa alasan yang jelas.



Pada tanggal 1 Desember 2011, Tina Talisa secara resmi bergabung dengan Indosiar sebagai manajer pencari bakat dan pertunjukan, penyiar utama, cuaca, dan olahraga. Dan pada pertengahan 2014 Ia kembali memutuskan untuk hengkang dari Indosiar. Namun pada 3 Mei 2015 Ia kembali muncul di layar kaca dalam program Satu Indonesia yang disiarkan di NET. sebagai host dalam program tersebut.


Wanita berusia 37 tahun tersebut pernah berprofesi sebagai dokter gigi dan merupakan Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Tina Talisa sekarang kuliah di Program Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung.

Sumber:tirto.id

PDIP tak Gentar Hadapi Pelaporan Megawati ke Bareskrim

JAKARTA -- PDI Perjuangan mempersilakan LSM Aliansi Anak Bangsa Anti Penodaan Agama melaporkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan Penodaan agama.

''Silakan jalur hukum, jalur hukum saja. Kita juga bisa menanggapinya lewat jalur hukum. Yang penting jangan sampai ada pelecehan terhadap ideologi. Siapa yang mengusik ideologi Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, akan berhadapan dengan PDI-P,'' kata Juru Bicara Fraksi PDI P Aria Bima, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).



Menurutnya, pidato Megawati yang disampaikan saat Ultah PDI P disampaikan dengan penuh keyakinan. Selain itu, pidato tersebut juga dari berangkat dari faktor -faktor mencuatnya disintegrasi bangsa dalam straightuk disintintegrasi sosial, yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang sangat fundamentalis, menentang Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

''Itu disampaikan ketua umum di dalam pidato sebagai keprihatinan dan mengajak seluruh komponen bangsa yang komit terhadap penguatan integrasi nasional kita,'' ujar dia.

Megawati, lanjut Aria, menginginkan supaya NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tetap tegak. Artinya, yang disampaikan Megawati bukan sekadar ocehan, tapi suatu keyakinan terhadap munculnya faktor -faktor disintegrasi bangsa dalam straightuk disintegrasi sosial dan konflik sosial yang dibuat oleh kelompok -kelompok yang membawa nama agama dan selalu membuat konflik -konflik yang mengandung SARA.

''Saya berharap memang ada negosiasi. Tapi dalam hal apa yang mau dinegosiasikan. Kalau perspektif beda, persepsinya sama masih bisa negosiasi. Ini saya lihat persepktifnya beda, persepsinya juga beda. Apa yang mau dinegosiasi? Wong Ahok saja diperiksa jalan sendiri. Hadapi dong, '' ucapnya.

Sumber:republika.com

Aliansi Anak Bangsa Nilai Megawati Nodai Rukun Iman Kelima

JAKARTA -- Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dilaporkan atas kasus dugaan penodaan agama di Bareskrim Polri pada Senin (23/1) kemarin. Menurut LSM Aliansi Anak Bangsa bahwa Megawati telah menodai rukun iman ke-5 agama Islam tentang hari akhir.

Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Anti Penodana Agama, Baharuzaman menyampaikan perihal sikapnya atas pidato Mega dalam HUT PDI Perjuangan ke-44. Berikut ini dia bacakan kutipan pidato Ketua Umum PDIP pada (10/1) lalu yang dianggap menodai umat Islam.



"Di sisi lain para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa selfullfilingprophecy para peramal masa depan, mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan mendatang termasuk dalam kehidupan setelah fana padahal kehidupan mereka sendiri pun belum tentu pernah melihatnya," ujar Baharuzaman membacakan pidato Megawati.

"Nah ini yang menjadi dasar saya melaporkan ibu Mega," katanya di Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (24/1).

Menurut Baharuzzman bahwa dalam Islam yang dimaksud dunia fana adalah hari akhir, hari kemudian, lalu alam akhirat. Tentang alam akhirat ini tercantum dalam rukun iman ke lima, yakni iman kepada hari kiamat.

"Rukun iman yang kelima itu ada di dalam Alquran, itulah yang menyebabkan saya, 'loh kok Bu Mega bicaranya seperti ini' nah ini mendorong saya (melaporkan)," jelasnya.

Dalam pidato tersebut, Mega menyinggung perihal orang-orang dengan ideologi tertutup. Namun Baharuzaman membantah saat ditanyakan apakah dirinya termasuk penganut ideologi tertutup itu.

Menurutnya, bukan mempersoalkan perihal ideologi tertutup atau terbuka, akan tetapi perihal hari fana atau alam akhirat yang memang diyakini umat muslim bahwa ada setelah kehidupan ini. Bahwa kepastian hari akhir tersebut pun telah dinyatakan dalam Alquran.

"Setelah dunia fana ini kah hari akhir. Hari akhir ini kan tercantum dalam rukun iman yang kelima. Rukun iman sendiri ada di dalam Alquran yang merupakan firman Allah. Sebagai orang muslim, tentu akidah kita yang mana dinodakan ini yang membuat saya merasa disakitin," jelasnya.

Baharuzaman sendiri mengaku siap apabila Mega justru melaporkan balik. Ia menambahkan, sebagai orang yang hidup di negara hukum maka harus taat hukum dan itu bila Mega melaporkan balik maka itu adalah haknya.

Sumber:republika.vo.id

Buntut Cuitan Fahri Hamzah, Menaker: Saya Anak Babu Bekerja jadi TKI Secara Terhormat



Cuitan Fahri Hamzah berbuntut panjang, netizen hingga menteri. Simak selengkapnya dan bagaimana tanggapan Fahri, Selasa (24/1/2017).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba menghapus cuitannya di twitter mengenai tenaga kerja asing.


Cuitan di twitter @fahrihamzah yang berisi' Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela'.

Namun cuitan ini terlanjur melukai hati banyak orang.

Tak sedikit netizen yang tak suka dengan cuitan Fahri Hamzah.

Seorang aktivis perempuan, Shandra Waworuntu sosok yang dikenal dengan mas alalu yang kelam pernah menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Kisahnya pernah diangkat di berbagai media.

Ia protes dengan tweet Fahri Hamzah.

"Saya, Anak bangsa ke luar negeri untuk bekerja @Fahrihamzah @jokowi bukan mengemis menjadi BABU, tolong diralat! Anda menghina Anak bangsa."

Selain Shandra Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga menulis tweet menanggapi cuitan Fahri Hamzah.

Melalui akun MHD @hanifdhakiri menulis dengan sindiran yang menohok.

"Sy anak babu. Ibu sy bekerja mjd TKI scr terhormat. Tdk mengemis, tdk sakiti org, tdk curi uang rakyat. Saya bangga pd Ibu. #MaafkanFahriBu."
Menteri Hanif bahkan bikin hastag #MaafkanFahriBu.

Fahri hapus tweet dan beri penjelasan

Setelah muncul berbagai protes, Fahri akhirnya menghapus tweet tersebut.

Seperti dilaporkan Ferdinand Waskita Reporter Tribunnews.com, Fahri menghapus tweet tersebut karena khawatir terjadi salah paham.

"Saya menghapus supaya enggak salah paham. Karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya padahal saya nggak maksud ke arah sana, tapi nggak apa-apa sosmed kan gitu. Nggak ada masalah," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Fahri tidak mempermasalahkan isi cuitan tersebut dibully netizen. Ia menghadapinya dengan senyuman dan intropeksi diri.

"Ya Harus banyak senyum. Harus menerrima baik kriitikan orang. Instropeksi biar positif lah," kata Fahri.

Fahri lalu menjelaskan isi cuitan itu tidak berdiri sendiri. Melainkan rangkaian twitter mengenai berbagai isu nasional.

Contohnya, pencoretan bendera, pembabatan hutan, penyelundupan sumber daya alam sampai persoalan tenaga kerja.

"Jangan diputar ya. Jadi isunya itu fokus nasional. Itu memang dari semalem ngetweet kok kacau begini ya. Jadi tadi si pembawa bendera itu sudah dilepas. Ini kan polisi bekerja berdasarkan provokasi terutama dari media dan sosmed lalu dia memilih kasus-kasus untuk menyibukkan diri padahal itu enggak ada manfaatnya," kata Fahri.

Fahri juga melihat sejumlah pihak kehilangan prioritas dalam mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Ia pun mencoba melakukan kritikan.

"Jadi saya komplain sejak tadi malam kok kita ini kehilangan prioritas. Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal warga negara kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya istilah ini enggak ada. Sementara pekerja asing kita biarkan merajalela. Konsen saya adalah kita prioritas gitu loh," beber Fahri.

Fahri menegaskan dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja, sehingga memahami kondisi tenaga kerja di luar yang sangat tragis.

Contohnya, soal praktik perbudakan di Kapal Ikan Myanmar, Taiwan dan negara lain. Fahri bahkan menceritakan soal upayanya yang pernah memulangkan jenazah warga Nusa Tenggara Barat dari Arab Saudi ke Indonesia.

"Jadi saya nggak ada hubungannya dengan kasus melakukan penghinaan. Saya ini mengadvokasi pekerja yang ada di luar negeri," kata Fahri. (*)

Saat Kapolda Metro tersengat ucapan Fadli Zon soal kasus makar

Salah satu tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri menyambangi Gedung DPR, Selasa (10/1) dan bertemu Wakil Ketua DPR Fadil Zon. Rachmawati mengadu terkait kronologi, bukti-bukti dan membantah tudingan rencana makar pada 2 Desember 2016 lalu.

Mendengar itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan agar polisi menghentikan kasus yang menjerat Rachmawati dan belasan tokoh lainnya. Fadli menilai bukti dan tuduhan makar tidak cukup kuat sehingga polisi lebih baik memberhentikan proses hukum kasus tersebut.


"Saya termasuk yang berpendapat kalau itu tidak ada bukti yang nyata, kalau itu dugaan-dugaan, analogi, mimpi, bayangan, sebaiknya dihentikan saja perkara ini," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Menurutnya, rencana Rachmawati untuk menyampaikan petisi pengembalian UUD 1945 sebagai pedoman negara menggantikan UUD hasil amandemen sekarang ke MPR bukanlah tindakan makar. Fadli menilai jalur yang ditempuh belasan aktivis itu telah sesuai konstitusi.

Untuk itu, Waketum Partai Gerindra ini mengimbau kepolisian agar mengeluarkan SP3 terkait kasus makar yang disangkakan kepada Rachmawati dkk.

"Kami mengimbau kepada pihak kepolisian, dari aspirasi ini, kalau tidak ada, ya dihentikan. Jangan sampai ada abuse of power dan pelanggaran HAM," imbuhnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan menegaskan, bahwa pihaknya tak akan terpengaruh dengan adanya aduan dari tersangka makar mana pun.

"Itu hak Ibu Rachma ke DPR, karena di sana kan wakil rakyat. Kami kan sudah punya bukti," kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/1).

Bahkan, Iriawan mempertanyakan balik pada Fadli, bagaimana caranya untuk keluarkan SP3? "Tolong jelaskan ke saya gimana SP3-nya? Hukumnya enggak bisa begitu, buktinya ada," katanya.

Iriawan menegaskan mengantongi bukti adanya transfer uang. "Itu hak ibu Rachmawati ke DPR, karena DPR itu wakil rakyat untuk mengadu. Aliran dana ada, kita sudah punya bukti. Kita tidak perlu keterangan tersangka, lima alat bukti seperti ada bukti seperti surat, chek, keterangan ahli. Jadi tidak perlu keterangan Rachmawati," ujar Iriawan.

"Jadi tetap kita melakukan penyidikan," tambah mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Sementara itu Rachmawati mengatakan, pasal tuduhan makar terhadap sejumlah aktivis ini telah direkayasa dan cenderung ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan Polri. Dia membantah jika pihaknya akan melakukan praktik makar terhadap Jokowi.

Di sela aduannya, Rachmawati pun terisak saat menceritakan straightuk makar yang sebenarnya. Sambil menangis, Rachmawati bercerita upaya makar kelompok dewan revolusi kepada Ayahnya yang juga Presiden pertama Soekarno di Istana Negara pada 1965 silam.

Rachmawati mengaku tengah bersama Soekarno saat dewan revolusi mengepung Istana Negara kala itu. Para dewan revolusi itu mencari Soekarno agar dirinya turun sebagai presiden. Dari kejadian itu, Rachmawati tahu definisi makar sebenarnya.

"Pada 1965 saya berada di istana apa saya tahu artinya makar pasukan tidak dikenal mengepung istana menanyakan Presiden dimana itu kan jelas. Tapi kami datang ke MPR Pak," jelasnya.

Oleh karena itu, anak proklamator ini menilai ada kejanggalan dibalik tuduhan makar berujung penetapan tersangka terhadap belasan aktivis. Dia berharap agar kasus makar yang dituduhkan bisa segera di SP3.

"Kami memohon untuk tidak berlarut gelar perkara tuduhan ini supaya di SP3 kan ini jalan terbaik," pungkasnya.

Rizieq Tersangka atau Tidak? Ini Jawaban Kapolda Metro

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik terkait penanganan kasus dugaan penghasutan logo palu arit di uang rupiah yang dituduhkan kepada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Iriawan enggan mencampuri kinerja penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang sudah meningkatkan status penyidikan kasus tersebut.


"Saya tidak ikut domain itu. Itu penyidik. Walaupun saya Kapolda, saya tidak ikut campur peningkatan status tersangka atau tidak. Itu penyidik nanti," ujar Iriawan di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2017).

Iriawan menegaskan, penyidik akan mendiskusikan untuk melakukan gelar perkara guna menentukan status tersangka dalam kasus tersebut.

Penentuan status tersangka dalam kasus logo palu arit, ucap Iriawan, tergantung fakta yang ditemukan penyidik.

"Pemeriksaan berikutnya tentu, setelah ini penyidik diskusi nanti. Gelar perkara nanti apakah akan menjadi tersangka tergantung nanti perkembangan di lapangan," ucap Iriawan.

Iriawan belum memastikan, kapan gelar perkara dalam kasus tersebut dilakukan.

Penentuan dilakukannya gelar perkara adalah bagian dari kewenangan penyidik yang menangani perkara tersebut.

"Nanti penyidik yang tentukan saya tidak punya kewenangan itu," tutup Iriawan.

Megawati Dilaporkan, PDIP: Referensi Kebangsaan Minim

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mengaku heran terhadap pihak yang mempermasalahkan isi pidato Ketua Umum PDIP Megawati dalam Ulang Tahun PDIP ke-44, 9 Januari 2017. Isi pidato itu membuat Megawati dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena dinilai telah menodai agama.

"Kami mencoba memahami pelapornya saja karena mungkin pengetahuan dan referensi kebangsaannya minim atau (pidato Mega) dipahami dangkal," kata Masinton di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.


..
Pelapor Mega di Bareskrim adalah Baharuzaman dari lembaga swadaya masyarakat Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti-Penodaan Agama. Dia melaporkan Mega atas dugaan pidana penodaan agama, dengan ancaman Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masinton menekankan bahwa pidato Mega bersifat terbuka. “Kan, itu live di TV. Pidato itu sebagai hasil perenungan beliau terhadap posisi kebangsaan Indonesia saat ini. Isinya juga diapresiasi baik oleh publik,” tutur Masinton.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pereira pun menganggap pihak yang melaporkan Megawati tidak memahami maksud pidato itu. "Suruh mereka baca dulu, pahami dulu, daripada nanti bikin malu di depan publik," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut Andreas, Megawati tidak membahas soal agama dalam pidatonya, melainkan membicarakan peradaban dan kebangsaan.

Masinton mengatakan pihaknya tak berlebihan merespons pelaporan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia pun tak mempersoalkan upaya hukum yang akan dilakukan PDIP jika nanti laporan yang masuk ke Bareskrim Mabes Polri itu diproses.

“Banyak lawyer (pengacara) yang publik bersedia sukarela untuk membela secara hukum,” ujar Masinton saat ditelepon Tempo, Selasa, 24 Januari 2017.

Sumber:tempo.co
loading...
Loading...

Populer