Polda Metro: Sebagai Warga Negara yang Baik, Habib Rizieq Harusnya Hadir Kalau Diperiksa

JAKARTA - Polisi akan memeriksa pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, pada Senin (23/1/2017), terkait ucapannya mengenai gambar palu arit dalam lembaran uang rupiah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya berharap Rizieq memenuhi panggilan tersebut.



"Tentunya kan yang bersangkutan (Rizieq) kami periksa sebagai saksi. Kalau merasa jadi warga negara Indonesia yang baik melihat ada panggilan ya harus datang," ujar Argo, di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2017).

Argo menambahkan, polisi juga akan mengantisipasi jika ada massa yang ikut mendampingi Rizieq dalam pemeriksaan tersebut.

Namun, dia berharap Rizieq tidak didampingi massa saat diperiksa polisi.

"Tentunya yang kami butuhkan yang bersangkutan sama pengacaranya saja," ucap Argo.

Ada tiga organisasi yang melaporkan Rizieq terkait ucapannya mengenai logo palu arit di lembaran yang rupiah.

Sejak Rizieq pertama kali dilaporkan pada 8 Januari 2016, polisi sudah meminta keterangan ahli moneter dan pemerhati ekonomi.

Polisi terus mengumpulkan keterangan saksi dan bukti terkait laporan tersebut.

Penyidik telah memutuskan untuk menaikkan penanganan laporan ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Rizieq saat ini masih berstatus saksi.

Penulis : Akhdi Martin Pratama

Jumat, Bareskrim periksa Sylviana terkait kasus dana bansos Pramuka

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri mengeluarkan surat panggilan terhadap calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Sylviana Murni. 

Dia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan dana bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 dan 2015.

Pemanggilan itu tercantum dalam surat nomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkor tanggal 18 Januari 2017 perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditandatangani langsung oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus.


 Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi membenarkan informasi itu. "Iya benar," singkat Erwanto saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Rabu (18/1).

Tak hanya itu, dalam surat itu juga diberitahukan kepada Sylviana jika Dittipidkor Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan terkait pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI di Kwarda Gerakan Pramuka DKI tahun 2014 dan 2015.

Kemudian, demi kepentingan penyelidikan Sylvi diminta hadir untuk memberikan keterangan dengan membawa sejumlah dokumen ke Kantor Dittipidkor Bareskrim Polri pada pukul 09.00 Wib, Jumat (20/1).

Pemanggilan mantan wali kota Jakarta Pusat itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016.

Kalah dalam survei LSI, Ahok pelit komentar & serahkan pada timses

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok irit bicara terkait survei dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

 Sebab dalam penelitian tersebut, Ahok disebut akan kalah pada putaran kedua nantinya. "Tanya sama Timses. Tanya sama timses saja," kata Ahok di Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (18/1). 


 Mantan Bupati Belitung Timur itu juga masih enggan banyak menanggapi terkait lemahnya suara di kelompok menengah ke bawah. Dia hanya mengatakan, solusi untuk mendapatkan suara hanya dengan kerja keras. "Enggak tahu, kerja keras," tegasnya. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Pilgub DKI nomor urut 2, Ahok- Djarot bakal kalah jika head to head dengan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni, maupun Anies Baswedan- Sandiaga Uno. 

Ahok bakal kalah di putaran kedua. "Ahok-Djarot akan kalah telak di putaran kedua siapa pun lawannya nanti. Jika berhadapan dengan Agus-Sylvi, Ahok-Djarot dipilih oleh 33,9 persen pemilih. Sementara Agus-Sylvi dipilih oleh 48,1 persen dan sisanya sebanyak 18,0 persen belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Jika berhadapan dengan Anies-Sandi, elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 29,7 persen dan Anies-Sandi 41,8 persen. Sementara itu, 28,5 persen responden tidak menjawab," kata Peneliti LSI, Ardian Sopa di Kantor LSI, Selasa kemarin. Selain itu, kata Sopa, survei tersebut juga mengukur keinginan warga terkait gubernur yang akan memimpin Jakarta. Alhasil, mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. "Survei LSI Denny JA Januari 2017 menunjukkan bahwa mereka yang ingin gubernur baru sebesar 58,4 persen. Hanya 26,4 persen yang tetap menginginkan gubernur lama menjabat kembali. 

Mereka yang 26,4 persen adalah pendukung die hard Ahok," tegasnya. Salah satu alasan warga tidak ingin Ahok memimpin kembali adalah karena kasus penistaan agama yang menjeratnya. Sebanyak 85,9 persen warga mengetahui Ahok menjadi terdakwa, 

60,4 persen dari persentase tersebut menyatakan tidak rela jika seorang terdakwa menjadi gubernur mereka. Survei dilakukan tanggal 5 hingga 11 Januari. Metode yang digunakan sampling multistage random. Jumlah responden 880 orang. Wawancara tatap muka responden menggunakan kuisioner dan margin of error sekira 3,4 persen.

Bakso Kurang Pedas, Agus Lempar Mangkok dan Rusak Gerobak

Hanya karena persoalan sambal, I Nengah Tirta Agus Arta (28) melempar mangkok ke arah tukang bakso Lukman (31), di Jalan Akasia XVI, Denpasar Timur, Bali, Selasa (17/1/2017) sore.

Bukan hanya itu saja, gerobak bakso milik Lukman juga dirusak.

Kapolsek Denpasar Timur, Kompol Puti Indrajaya, menjelaskan, pelaku Agus saat itu sedang menyambangi saudara sepupunya yang tinggal di Jalan Akasia, Denpasar.

Agus sendiri berasal dari Banjar Tagtag Sampalan Klod, Dawan, Klungkung.

Saat di kos saudaranya tersebut, Agus memesan bakso kepada Lukman yang memang sudah biasa berdagang keliling di Jalan Akasia, Denpasar.

Saat bakso pesanannya tiba, Agus langsung menyantapnya.

"Setelah menyantap bakso, tersangka merasa baksonya kurang pedas. Karena itu dia minta diambilin sambal ke dagang bakso. Nah karena dagang bakso lagi sibuk melayani pembeli lain, dia minta ke tersangka supaya mengambil sendiri sambelnya," urai Kompol Indra.

Tak disangka, Agus malah murka kepada Lukman.

Mangkok bakso yang dia pegang dilemparkannya ke arah wajah Lukman.

Setelah itu, dia masuk ke kamar kos dan mengambil sebilah pisau kemudian mengacungkannya ke arah Lukman.

"Tersangka juga merusak rombong bakso milik korban. Sementara diduga tersangka sedang dalam pengaruh alkohol," kata Indra.

Melihat korban dianiaya, sontak warga sekitar menjadi geram terhadap Agus.

Mereka mengejar Agus.

Agus lari mencari perlindungan.

"Tersangka dapat diamankan warga setelah bersembunyi di rumah seorang warga. Saya langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan tersangka," katanya.

Kini pelaku dan barang bukti seperti pecahan mangkok bakso dan pisau belati sepanjang 30 centimeter telah diamankan di Mako Polsek Denpasar Timur. (Tribun Bali/I Gusti Agung Bagus Angga Putra)

Ahok anggap wajar PDIP geram dengan tuduhan Rizieq ke Megawati

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah membaca pernyataan sikap PDIP terkait sikap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

 Basuki atau akrab disapa Ahok ini menganggap wajar saja pernyataan tersebut disampaikan sebab Rizieq sempat menyebut putri Presiden Soekarno itu telah melakukan penistaan agama.


Tuduhan yang disampaikan Rizieq bersumber dari pidato Megawati saat HUT PDIP beberapa waktu lalu.

 Bahkan Rizieq meminta polisi melakukan proses hukum terhadap pembesut partai berlambang banteng moncong putih itu atas dugaan penistaan agama meski belakangan Imam Besar FPI melunak.

"Sudah baca, saya kira wajarnya tulisan seperti itu," kata Basuki atau akrab disapa Ahok itu di Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini hanya tersenyum saat dimintai tanggapan terkait permintaan Rizieq agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal dalam permasalahan sebelumnya, Ketua FPI itu paling kencang soal penegakan hukum.

"Kamu tanya saja sama dia (Rizieq)," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto geram dengan aksi Rizieq. Hasto menegaskan bahwa pidato Megawati disampaikan dengan lantang untuk bangsa dan negara Indonesia. Pidato tersebut juga diucapkan dengan komitmen kuat untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan Indonesia. Karena itu, PDIP siap berhadapan dengan Rizieq Syihab yang menyebut Mega melakukan penistaan agama.

"Sekiranya Bapak Rizieq Syihab memang akan berhadapan dengan Ibu Ketua Umum Partai, maka sebagai Sekjen Partai saya tegaskan bahwa kami siap berhadapan dengan Pak Rizieq," ucap Hasto melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/1).

Hasto menegaskan, kader PDIP akan membela kehormatan dan martabat Megawati sebagai ketua umum Partai. "Lebih-lebih, Pak Rizieq selama ini telah mengobarkan rasa kebencian dan memecah belah bangsa," tegasnya.

Jika Rizieq keberatan dengan pidato Mega, pihaknya mempersilakan menempuh melalui jalur hukum. PDIP akan menyiapkan pembela hukum terbaik. Hasto juga menyinggung aksi FPI membubarkan program pengobatan gratis yang digelar Djarot Saiful Hidayat. Dia hanya mengingatkan Rizieq bahwa PDIP memiliki batas kesabaran. Jika FPI terus melakukan tindakan main hakim sendiri, PDIP tak takut berhadapan dengan mereka.

"Jangan biarkan negeri yg damai ini diinjak injak oleh mereka yg bermaksud memecah belah bangsa. Ada batas kesabaran dari kami, dan pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Rizieq adalah kami tidak takut. Kami siap berhadapan jika mereka terus bertindak main hakim sendiri," ucapnya.

Tidak hanya itu, PDIP juga siap berada di garda terdepan bagi siapapun yang akan merongrong kewibawaan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"PDI Perjuangan akan membela pemerintahan yg sah dan konstitusional tsb dr berbagai bentuk ancaman, termasuk tindakan makar. Seluruh anggota, kader dan simpatisan Partai harap menjaga suasana tenang, taat hukum, dan jangan melakukan tindakan kekerasan," tegasnya.


Djarot Sebut Pendukungnya Semakin Banyak

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat menjelaskan rencana awal datang ke Rumah Lembang pagi tadi hanya untuk melakukan koordinasi dengan pasangannya calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ndak, tadi saya harus ke Rumah Lembang, rencana saya akan koordinasi dengan pak Ahok," ujar Djarot usai blusukan di Jalan Raya Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2017).


Namun rencana tersebut berlanjut, ia turut menemani Ahok untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi warga ibukota yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 itu lantaran warga yang datang membludak.

Menurutnya, saat blusukan ke kawasan Cengkareng banyak para pendukung masih berada di posko pemenangan Ahok-Djarot yang berdekatan dengan Taman Situ Lembang.

"Tapi begitu banyak (yang datang) ya (saya) ikut saja. Sampai saya ke sini, (keramaian di Rumah Lembang) belum selesai," jelas Djarot.

Keramaian yang terjadi sejak pagi tersebut, kata politisi PDIP itu, menunjukan semangat yang sangat luar biasa dari warga.

"Kan (keramaian) di sana luar biasa, itu kan menunjukan (antusias) luar biasa ya," kata Djarot.

Presiden Duterte Suruh Para Uskup dan Pastor Cicipi Sabu

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (18/1/2017), menyuruh para uskup dan pastor Gereja Katolik untuk mengonsumsi sabu.

Ledekan itu dilontarkan Duterte menyusul kritik yang disampaikan gereja terkait langkah Duterte dalam memberantas peredaran obat terlarang di Filipina.


Sebelumnya, Gereja Katolik melakukan kampanye untuk menghentikan pembunuhan terhadap para tersangka pengedar dan pemakai narkoba.

Dalam waktu kurang dari tujuh bulan, kebijakan ini telah menewaskan 6.000 warga Filipina.

Menurut Duterte, dia tak bisa menerima sikap Gereja Katolik yang telah menyadari dampak buruk obat terlarang, tetapi justru menyebut kebijakannya melawan hukum.

"Mereka yang mengkritik harus memakai sabu dulu supaya mengerti," cetus Duterte di Manila, seperti dikutip AFP.

"Saya juga merekomendasikan satu atau dua uskup mencoba sabu," sambung dia.

Editor : Glori K. Wadrianto

LSI Sebut Ahok-Djarot Kalah di Putaran Kedua Siapapun Lawannya, Ini Tanggapan Ahok

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan banyak berkomentar mengenai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan Ahok-Djarot kalah di putaran kedua.

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA menjelaskan bahwa pasangan petahana akan kalah dengan selisih 10 persen suara dari pasangan manapun yang akan memasuki putaran kedua.
Menanggapi itu, Ahok berharap tim suksesnya bekerja lebih keras.

"Ya Timses mesti kerja keras aja, iya kan'," ujar Ahok di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Tingginya sentimen anti-Ahok dianggap akan menjadi faktor utama yang dapat mengalahkan calon gubernur Jakarta nomor urut dua tersebut bertarung dan memenangakan Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua.

“Kalau memang terjadi head to head, maka Ahok-Djarot setidaknya akan kalah dengan selisih 10 persen suara. Siapapun lawannya,” jelas Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Dari survei, jika Ahok-Djarot menantang pasangan Agus-Sylvi pada putaran kedua, maka pasangan petahana itu hanya akan mendapat 33,9 persen suara saja.

Sementara Agus-Sylvi pasangan yang diusung oleh Koalisi Cikeas akan mendapat 48,1 persen suara.

Begitu juga jika Ahok-Djarot menantang pasangan Anies-Sandi. Inkumben hanya akan mendapat 29,7 persen suara, sementara 41,8 persen suara akan didapat oleh pasangan Anies-Sandi.

Petisi Netizen Minta Presiden Tegur Plt Gubernur, Ini Kata Sumarsono

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengaku tidak memusingkan berapa banyak netizen yang mendukung petisi online yang meminta Presiden Jokowi menegur dirinya.

Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan, sejumlah keputusan yang diambilnya masih dalam koridor kewenangan dari tugas Plt Gubernur DKI.



Sejumlah kewenangan itu ialah menyusun APBD DKI Jakarta, membuat perda bersama DPRD DKI Jakarta, mengawal Pilkada DKI, serta melakukan penataan di tingkat SKPD DKI Jakarta.

Semua keputusan yang diambil, kata Soni, melalui izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

"Enggak apa-apa, mau 3.000, mau sejuta (pendukung petisi), saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Pada prinsipnya, saya kemari sudah saya wakafkan diri saya untuk Jakarta," ujar Soni di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Soni menilai apa yang dia kerjakan tak satu pun yang menyalahi aturan.

Adapun saat ditunjuk sebagai Plt Gubernur, Soni mengatakan telah siap menerima risiko, termasuk penilaian mengenai sejumlah keputusan yang dianggap kontroversial.

"Ini semua telah saya jalankan dan ini perintah, amanah dari yang memberi mandat. Mau petisi 3.000, 5.000, saya siap pertanggungjawabkan karena jabatan itu mengandung risiko, tidak ada jabatan tanpa risiko, dan saya mengambil risiko itu," ujar Soni.

Muncul petisi "Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono atas Penyalahgunaan Wewenang" yang dibuat Indra Krishnamurti di change.org. Hingga Rabu (18/1/2017) sore, petisi tersebut telah mendapat lebih dari 13.641 dukungan.(David Oliver Purba)

Dituding nistakan UU, ini jawaban Pemerintah Jokowi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan setiap peraturan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU).

 Pernyataan ini menjawab tudingan bahwa pemerintah menistakan UU Minerba karena mengizinkan perusahaan tambang melakukan ekspor mineral mentah. "Pokoknya kita percaya apa yang sudah dikeluarkan sudah sesuai dengan UU," ujar Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (18/1). Arcandra melanjutkan, bahwa setiap peraturan yang ditelurkan sudah melalui kajian mendalam. Maka dari itu, pihaknya tidak gentar menghadapi gugatan koalisi masyarakat di Mahkamah Agung (MA).


 "Kita adalah negara demokrasi, kalau menggugat ada jalurnya. Dan pemerintah siap menjelaskan maksud PP dan Permen yang dikeluarkan," tuturnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi SDA menilai Peraturan Menteri ESDM nomor 5 dan 6 tahun 2017 telah menistakan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah dinilai takluk pada PT Freeport dan PT Amman (Newmont) dan berpotensi membawa Indonesia pada kegiatan ekonomi eksploitatif ala penjajah. Juru bicara koalisi, 

Ahmad Redi, mengatakan kedua Permen ini menyimpang dari Pasal 102, 103, dan 107 UU nomor 4 tahun 2009. Koalisi akan melakukan gugatan di Mahkamah Agung (MA) untuk uji materil Permen 5 dan 6. "Saat ini, tim hukum tengah menyusun berkas. Harapannya minggu depan sudah bisa dimasukan ke MA," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/1). 

 Anggota koalisi, Yusri Usman, menambahkan keluarnya peraturan ini menjadi bentuk kekalahan pemerintah dari korporasi asing. Pemegang KK, seperti Freeport, dengan mengubah bentuk pengusahaan menjadi IUPK akan mendapat manfaat tambahan jangka waktu operasi minimal 10 tahun. Padahal, pemerintah disebut harus memikirkan untuk mengembalikan wilayah tambang Freeport kepada negara untuk dikelola oleh segala potensi dalam negeri. "Pemerintah menista UU," imbuhnya.

Luhut bandingkan Jokowi dan Trump di koran Singapura

Dua hari lagi, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera dilantik sebagai Presiden ke-45 AS. Acara pelantikan yang berlangsung Jumat (20/1) mendatang mendapat sorotan dari banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Rupanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan sendiri soal Trump. 

Bahkan, dia membandingkan sosok pengusaha properti asal New York tersebut dengan atasannya, Presiden Joko Widodo, lewat tulisannya di koran Singapura, the Strait Times. Pada tulisannya yang diterbitkan hari ini, Luhut meyakini pemerintahan Trump tak akan seperti yang diprediksikan banyak orang di dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga diuntungkan dengan kepemimpinan Trump, 
sebab seorang pebisnis tidak akan membeda-bedakan kliennya. "Indonesia adalah negara demokrasi yang berfungsi di mana kedaulatan telah lama melalui kekuasaan otokratik tunggal menjadi banyak pemain politik yang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan yang sah. Perubahan ini setidaknya membantu untuk memperkuat dan tidak menumbangkan Presiden Indonesia karena kredibilitas kebebasan, mandat populer yang dapat membawa ke kantor politik tertinggi suatu negara," tulis Luhut di the Strait Times, Rabu (18/1).

 Menurutnya, baik Jokowi maupun Trump merupakan sama-sama pemimpin yang diyakini bisa membawa perubahan. Berbeda dengan Trump, lanjut Luhut, Jokowi sudah lebih dulu melakukannya. Di mana keduanya bisa berbicara satu sama lain dengan rakyatnya sendiri, dan membuat Indonesia dan AS sederajat. "Seperti Trump, (Jokowi) dia adalah produk dari populer dari pemimpin yang bisa membawa perubahan substantif. Tidak peduli apakah pemimpin seperti itu disebut 'populis'." Luhut melanjutkan, Trump akan melebihi pendahulunya dari Demokrat di mana untuk memberikan jalan bagi perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dukungan dari angkatan bersenjata. Militer di Indonesia saat ini tidak menjaga negara aman dari demokrasi, tapi untuk demokrasi. "Mandat itu juga dilakukan militer Amerika juga."

 Di bidang ekonomi. Pertumbuhan Indonesia tidak akan mengganggu Amerika, malah saling menguntungkan. Di mana Indonesia akan mengekspor bahan-bahan yang dibutuhkan AS dalam membangun perekonomiannya. "Liberalisme ekonomi Indonesia akan memperkuat ekonomi AS, termasuk pesawat dan mesin." Isu selanjutnya mengenai Islam, di mana Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Namun demikian, Indonesia juga menjadi target teror dari sekelompok individu yang salah jalan. Sebagai kekuatan lebih besar Asia Tenggara berdasarkan geografis,

 demografi dan ekonomi, Indonesia tidak ingin memilih sisi dengan negara manapun terhadap yang lain. Namun, yang ada hanya keinginan bersungguh-sungguh menjadi tatanan dunia, di mana negara-negara lain menghormati kebijakan luar negeri yang bebas dan mandiri. "Ini ketulusan dan harapan personal bahwa pemerintahan Trump akan menjadikan Indonesia dalam cahaya baru, di mana dia ingin Amerika seperti yang diinginkannya."


Galaknya pemerintah Jokowi, tutup pintu negosiasi untuk Freeport

Pemerintah menutup ruang negosiasi atas permintaan Freeport yang mengajukan sejumlah syarat dalam mengubah status kontrak karya menjadi IUPK. Freeport mengajukan sejumlah persyaratan salah satu mengenai besaran royalti yang ingin tetap di kisaran angka 1 persen. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 


Arcandra Tahar, mengungkapkan seluruh KKKS termasuk Freeport harus tunduk pada peraturan. Peraturan itu ialah Permen nomor 5 dan 6 serta PP Minerba yang telah direvisi. "Harus tunduk dan patuh apa yang dikeluarkan pemerintah. Siapapun," tegasnya saat ditemui di Kantornya, 

Jakarta, Rabu (18/1). Dia menambahkan Freeport juga harus patuh untuk melakukan divestasi. Keputusan tersebut, lanjutnya, ialah harga mati yang tidak bisa ditawar. "Harus tunduk pada peraturan."

Lokasi HBKB di Jakarta Utara akan Dipindah

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara akan memindahkan lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Sebelumnya, lokasi HBKB tingkat kota ini digelar di Jalan Boulevard Raya dan akan dipindah ke Jalan Boulevard Utara, 

Kelapa Gading. Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi mengatakan, lokasi HBKB sekarang ini tengah dibangun Light Rail Transit (LRT) Koridor Kelapa Gading-Rawamangun.
 “Aktivitas HBKB yang digelar setiap Minggu ketiga setiap bulannya sedikit terganggu dengan kegiatan pembangunan LRT, karena itu akan dipindahkan," jelasnya, Senin (16/1).

 Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Utara, Suroto memastikan untuk pemindahan ini, Pemkot Jakarta Utara akan menggelar rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk lokasi pemindahan HBKB. 

 “Segera kami rapatkan dan semoga pelaksanaan HBKB ini bisa berlangsung pada waktu seperti yang sudah biasa dilaksanakan,” tandasnya.

Ingin Fokus ke Pilkada Bekasi, Ahmad Dhani Pamit ke Musuh Ahok

Beberapa bulan terakhir, calon wakil bupati Bekasi Ahmad Dhani lebih banyak berurusan dengan persoalan-persoalan di luar urusan pilkada Kabupaten Bekasi yang akan diselenggarakan 19 Februari 

2017. Persoalan yang diurus Ahmad Dhani, antara lain tentang kasus calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kemudian kasus dugaan makar, serta kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang kini membuatnya menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. 


 Mengingat masa kampanye pilkada Kabupaten Bekasi sebentar lagi ditutup, Ahmad Dhani memutuskan untuk kembali fokus ke pilkada. Melalui akun Twitter @AHMADDHANIPRAST, Ahmad Dhani menyatakan akan konsentrasi ke Kabupaten Bekasi. "MOHON MAAF KEPADA MUSUH2 AHOK, SAYA KONSEN PILKADA KAB BEKASI DULU - ADP,

" tulis Ahmad Dhani. Beberapa hari terakhir, Ahmad Dhani kampanye di beberapa tempat di Kabupaten Bekasi. Di antaranya, dia menyambangi warga di Desa Sriamur, Tambun Utara. Dia mengunggah foto pertemuan dengan warga setempat di Twitter. Ahmad Dhani berpasangan dengan calon bupati Sa'aduddin yang merupakan kader PKS. Pasangan ini didukung koalisi tiga partai yakni PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Populer